VIVAnews - Aksi pembubaran acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Banyuwangi mengundang keprihatinan Ketua DPR Marzuki Alie.
"FPI sebaiknya mengklarifikasi dulu pertemuan tersebut, tidak dengan cara-cara premanisme," kata Marzuki secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 25 Juni 2010.
"Saya pikir kurang tepat pembubaran tersebut," kata Marzuki. "Karena anggota DPR wajib bertemu dengan konstituennya, siapapun juga. Kecuali dalam pertemuan tersebut terbukti ada kalimat yang memprovokasi rakyat," kata Marzuki.
Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sendiri menggelar rapat pada hari ini membahas soal tuduhan membubarkan acara anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Banyuwangi. FPI menyatakan mengumpulkan data dulu, supaya tidak simpang-siur.
"Kami di DPP lagi mau gelar pertemuan nih," kata salah satu Ketua FPI Sobri Lubis saat ditelepon, Jumat 25 Juni 2010. "Kami menghimpun data dulu, apa betul-betul itu PKI murni atau bagaimana," ujarnya.
Sobri menyatakan, pembubaran acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di Banyuwangi pada Kamis 24 Juni 2010 itu memang dilakukan sejumlah organisasi massa Islam, yang juga diikuti FPI. Ormas-ormas Islam ini menuduh acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan dua anggota DPR dari Partai PDI-Perjuangan, Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka, adalah pertemuan kader komunis.
Namun, Sobri menyatakan, biar tidak simpang-siur, FPI terlebih dulu menggelar rapat. "Jadi, saya belum mau berpendapat dulu (soal tuduhan itu)," ujarnya.
Kemarin, acara Ribka dan Rieke di satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dibubarkan FPI bersama sejumlah ormas. Menurut Ribka, acara sosialisasi program DPR dan sosialisasi Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu dituduh pertemuan kader komunis.
Ribka kemudian mengecam aksi pembubaran itu sebagai tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Ribka yang Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menuding polisi melakukan pembiaran.
"FPI sebaiknya mengklarifikasi dulu pertemuan tersebut, tidak dengan cara-cara premanisme," kata Marzuki secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 25 Juni 2010.
"Saya pikir kurang tepat pembubaran tersebut," kata Marzuki. "Karena anggota DPR wajib bertemu dengan konstituennya, siapapun juga. Kecuali dalam pertemuan tersebut terbukti ada kalimat yang memprovokasi rakyat," kata Marzuki.
Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sendiri menggelar rapat pada hari ini membahas soal tuduhan membubarkan acara anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Banyuwangi. FPI menyatakan mengumpulkan data dulu, supaya tidak simpang-siur.
"Kami di DPP lagi mau gelar pertemuan nih," kata salah satu Ketua FPI Sobri Lubis saat ditelepon, Jumat 25 Juni 2010. "Kami menghimpun data dulu, apa betul-betul itu PKI murni atau bagaimana," ujarnya.
Sobri menyatakan, pembubaran acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di Banyuwangi pada Kamis 24 Juni 2010 itu memang dilakukan sejumlah organisasi massa Islam, yang juga diikuti FPI. Ormas-ormas Islam ini menuduh acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan dua anggota DPR dari Partai PDI-Perjuangan, Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka, adalah pertemuan kader komunis.
Namun, Sobri menyatakan, biar tidak simpang-siur, FPI terlebih dulu menggelar rapat. "Jadi, saya belum mau berpendapat dulu (soal tuduhan itu)," ujarnya.
Kemarin, acara Ribka dan Rieke di satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dibubarkan FPI bersama sejumlah ormas. Menurut Ribka, acara sosialisasi program DPR dan sosialisasi Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu dituduh pertemuan kader komunis.
Ribka kemudian mengecam aksi pembubaran itu sebagai tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Ribka yang Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat itu juga menuding polisi melakukan pembiaran.
Aku setuju sajalah ^^
BalasHapus