Monas VIVAnews - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Muslim, mengusulkan ide almarhum mantan Presiden Soeharto memindahkan Ibukota negara ke Jonggol atau Cileungsi dihidupkan lagi. Politisi Demokrat itu mengusulkan Jonggol dijadikan seperti Putrajaya
, Malaysia.
Jonggol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. "Saya sangat setuju apabila Ibukota dipindah. Pusat bisnis dan pusat pemerintahan memang seharusnya dipisah. Ide Pak Harto untuk menggeser Ibukota ke Jonggol dan Cileungsi, saya pikir tepat," ujar Muslim kepada VIVAnews.com.
Menurut politisi yang terpilih dari Aceh itu, situasi Jakarta saat ini sudah sangat sumpek dan tidak kondusif lagi untuk melakukan aktivitas. "Tiga puluh persen dari waktu yang ada, dihabiskan di jalan," katanya. Hal itu, jelas-jelas mengurangi produktivitas.
Lantas mengapa Jonggol, tidak Palangkaraya atau Banjarmasin seperti yang disarankan oleh beberapa anggota Komisi II lainnya? "Karena Jonggol masih relatif dekat (dengan Jakarta) sehingga dapat menghemat biaya pemindahan Ibukota, infrastrukturnya ada, dan lahan yang sudah dibebaskan di sana begitu luas," kata Muslim.
Menurutnya, sayang bila pembebasan lahan Jonggol yang telah dilakukan di zaman Soeharto, kini disia-siakan begitu saja. Alangkah baiknya, kata Muslim, bila lahan tersebut dibangun menjadi pusat pemerintahan. "Tapi ingat, dalam proses perkembangan kota, jangan sampai Jonggol berakhir seperti Jakarta yang semrawut," kata Muslim.
Syarat utama yang harus dimiliki oleh Ibukota adalah sarana prasarana dan infrastruktur, dan menurut Muslim, Jonggol memiliki itu. "Jadi biarkan Jakarta menjadi pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahan berada di Jonggol. Seperti New York - Washington DC di Amerika, dan Kuala Lumpur - Putrajaya di Malaysia," kata Muslim.
Legislator asal Aceh itu menyatakan, pemindahan ibukota juga berarti mengurangi urbanisasi yang masih menjadi tren sampai saat ini. "Nantinya tidak semua orang berbondong-bondong ke Jakarta lagi," ujarnya. Dengan demikian, pertumbuhan pun dapat lebih terdistribusikan dengan baik.
Muslim yakin, pemindahan ibukota bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. "Itu kan tergantung sistem yang ingin kita bangun, dan political will dari pemerintah," katanya. Bila pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem yang lebih baik dan memiliki niat kuat untuk itu, ia optimistis Indonesia akan mempunyai ibukota baru yang tertata rapi di masa mendatang. (kd)
, Malaysia.
Jonggol adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. "Saya sangat setuju apabila Ibukota dipindah. Pusat bisnis dan pusat pemerintahan memang seharusnya dipisah. Ide Pak Harto untuk menggeser Ibukota ke Jonggol dan Cileungsi, saya pikir tepat," ujar Muslim kepada VIVAnews.com.
Menurut politisi yang terpilih dari Aceh itu, situasi Jakarta saat ini sudah sangat sumpek dan tidak kondusif lagi untuk melakukan aktivitas. "Tiga puluh persen dari waktu yang ada, dihabiskan di jalan," katanya. Hal itu, jelas-jelas mengurangi produktivitas.
Lantas mengapa Jonggol, tidak Palangkaraya atau Banjarmasin seperti yang disarankan oleh beberapa anggota Komisi II lainnya? "Karena Jonggol masih relatif dekat (dengan Jakarta) sehingga dapat menghemat biaya pemindahan Ibukota, infrastrukturnya ada, dan lahan yang sudah dibebaskan di sana begitu luas," kata Muslim.
Menurutnya, sayang bila pembebasan lahan Jonggol yang telah dilakukan di zaman Soeharto, kini disia-siakan begitu saja. Alangkah baiknya, kata Muslim, bila lahan tersebut dibangun menjadi pusat pemerintahan. "Tapi ingat, dalam proses perkembangan kota, jangan sampai Jonggol berakhir seperti Jakarta yang semrawut," kata Muslim.
Syarat utama yang harus dimiliki oleh Ibukota adalah sarana prasarana dan infrastruktur, dan menurut Muslim, Jonggol memiliki itu. "Jadi biarkan Jakarta menjadi pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahan berada di Jonggol. Seperti New York - Washington DC di Amerika, dan Kuala Lumpur - Putrajaya di Malaysia," kata Muslim.
Legislator asal Aceh itu menyatakan, pemindahan ibukota juga berarti mengurangi urbanisasi yang masih menjadi tren sampai saat ini. "Nantinya tidak semua orang berbondong-bondong ke Jakarta lagi," ujarnya. Dengan demikian, pertumbuhan pun dapat lebih terdistribusikan dengan baik.
Muslim yakin, pemindahan ibukota bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. "Itu kan tergantung sistem yang ingin kita bangun, dan political will dari pemerintah," katanya. Bila pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem yang lebih baik dan memiliki niat kuat untuk itu, ia optimistis Indonesia akan mempunyai ibukota baru yang tertata rapi di masa mendatang. (kd)
0 Komentar:
Posting Komentar
silahkan beri pendapat tentang informasi diatas.