Rumah Aspirasi DPR, Makhluk Apa Lagi ini

M Romahurmuziy (PPP) lihat Idrus Marham teken kontrak politik

VIVAnews - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat membuat berita lagi dengan usulan bernama Rumah Aspirasi. Jadi setiap anggota DPR diberi dana Rp200 juta untuk menyewa sebuah rumah di daerah pemilihannya untuk dijadikan tempat menampung aspirasi.

"Jadi ini baru usulan beberapa anggota Dewan," kata anggota Badan Anggaran, M Romahurmuziy, menjelaskan kepada VIVAnews, Senin 2 Agustus 2010. "Saya dengar Pius Lustrilanang yang mengusulkan," kata Romahurmuziy menyebut nama Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.

Menurut Romy, Rumah Aspirasi ini sebenarnya tidak perlu. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kata Romy, menolak gagasan ini karena dinilai mereduksi peran partai.

"Peran Rumah Aspirasi ini bisa dilakukan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Anak Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting sebenarnya," kata Romy. Dewan Pimpinan Ranting yang berada di tingkat desa itu biasanya langsung rumah Ketua Dewan Pimpinan Rantingnya, kata Romy.

Kedua, Romy menyatakan, anggaran Rumah Aspirasi yang diusulkan Pius terlalu besar sementara substansinya bisa dilakukan dengan lebih murah. Romy mengusulkan perangkatnya seperti kotak pos, e-mail atau telepon bebas pulsa saja. "Kalau sistem itu bisa dibangun, akan lebih efektif dan murah," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.

Ketiga, Romy menilai sistem Rumah Aspirasi juga akan merugikan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan yang luas namun proporsi penduduknya kecil seperti Papua. "Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu memiliki konstituen di 28 kabupaten/ kota, lalu mau didirikan di mana Rumah Aspirasinya?" kata Romy. "Ini nggak adil."

Teguh Juwarno, Wakil Ketua Komisi II DPR yang memiliki mitra Komisi Pemilihan Umum, juga menolak gagasan Rumah Aspirasi ini. "Usulan ini semakin memperburuk citra lembaga DPR. Kerja-kerja politik mengagregasi kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh anggota DPR menjadi runtuh karena usulan yang tidak peduli kesulitan rakyat," kata Teguh.

Dan Teguh menyatakan, alternatif yang harus dilakukan adalah memberdayakan posko masing-masing. "Kemudian reses dan kunjungan kerja untuk menjaring aspirasi," kata Teguh.