Sepeda Motor VIVAnews - Komisi II DPR yang merupakan mitra kerja Pemda DKI, menentang rencana Pemda DKI untuk membatasi penggunaan sepeda motor guna mengatasi kemacetan ibukota di jam-jam sibuk.
Rencana itu dinilai tidak akan memberikan solusi atas persoalan kemacetan yang makin membelit Jakarta.
"Kalau motor dikatakan biang macet, memangnya jalan tol yang khusus untuk mobil itu tidak macet?" tukas Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Buktinya, kata Teguh, jalan tol yang seharusnya dibangun untuk mengatasi kemacetan, ternyata kini juga tak luput dari serbuan kemacetan.
Teguh menekankan, kebijakan pembatasan motor seharusnya didasarkan atas rencana yang komprehensif, bukan sekedar tindakan kalap karena kehabisan akal guna mengurai kemacetan akut ibukota. Lagipula, menurutnya, penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah dibangunnya mal-mal secara membabi-buta.
"Masyarakat DKI itu justru mengandalkan motor karena kondisi Jakarta yang macet, dan tidak memadainya sarana transportasi ibukota," kata Teguh.
Ia berpendapat, jika aturan pembatasan motor ini benar-benar diterapkan, maka lagi-lagi mayoritas pengguna motor yang merupakan rakyat kecil, akan menjadi korban atas ketidakpedulian pemimpinnya.
"Jangan mau enaknya saja. Pemda DKI mengambil pajak kendaraan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar DKI, tapi pembayar pajaknya dikorbankan," tukas Teguh. Ia pun meminta Gubernur DKI untuk turun langsung ke jalan guna memahami penderitaan warganya sendiri.
Fungsionaris PAN itu bahkan mengingatkan bahwa ketika jalanan macet parah sementara Presiden SBY harus menghadiri acara penting, SBY pun beberapa kali dibonceng motor paspampres (pasukan pengamanan presiden) agar tidak terlambat sampai ke tempat tujuan.
Sementara itu, anggota Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa menilai, seharusnya yang dilakukan oleh Pemda DKI adalah membatasi penjualan motor dan mobil, karena volume jumlah kendaraan yang terus melonjak dari ke hari sehingga tidak seimbang dengan volume ruas jalan, juga menjadi akar persoalan kemacetan ibukota.
"Aneh ketika Pemda mengizinkan kendaraan baru dijual, tapi setelah ia memperoleh pajak penjualan dan pajak kendaraan, kendaraan tersebut malah dibatasi. Jadi, seharusnya pemda membatasi penjualan kendaraan," ujar Agun.
Rencana itu dinilai tidak akan memberikan solusi atas persoalan kemacetan yang makin membelit Jakarta.
"Kalau motor dikatakan biang macet, memangnya jalan tol yang khusus untuk mobil itu tidak macet?" tukas Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Buktinya, kata Teguh, jalan tol yang seharusnya dibangun untuk mengatasi kemacetan, ternyata kini juga tak luput dari serbuan kemacetan.
Teguh menekankan, kebijakan pembatasan motor seharusnya didasarkan atas rencana yang komprehensif, bukan sekedar tindakan kalap karena kehabisan akal guna mengurai kemacetan akut ibukota. Lagipula, menurutnya, penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah dibangunnya mal-mal secara membabi-buta.
"Masyarakat DKI itu justru mengandalkan motor karena kondisi Jakarta yang macet, dan tidak memadainya sarana transportasi ibukota," kata Teguh.
Ia berpendapat, jika aturan pembatasan motor ini benar-benar diterapkan, maka lagi-lagi mayoritas pengguna motor yang merupakan rakyat kecil, akan menjadi korban atas ketidakpedulian pemimpinnya.
"Jangan mau enaknya saja. Pemda DKI mengambil pajak kendaraan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar DKI, tapi pembayar pajaknya dikorbankan," tukas Teguh. Ia pun meminta Gubernur DKI untuk turun langsung ke jalan guna memahami penderitaan warganya sendiri.
Fungsionaris PAN itu bahkan mengingatkan bahwa ketika jalanan macet parah sementara Presiden SBY harus menghadiri acara penting, SBY pun beberapa kali dibonceng motor paspampres (pasukan pengamanan presiden) agar tidak terlambat sampai ke tempat tujuan.
Sementara itu, anggota Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa menilai, seharusnya yang dilakukan oleh Pemda DKI adalah membatasi penjualan motor dan mobil, karena volume jumlah kendaraan yang terus melonjak dari ke hari sehingga tidak seimbang dengan volume ruas jalan, juga menjadi akar persoalan kemacetan ibukota.
"Aneh ketika Pemda mengizinkan kendaraan baru dijual, tapi setelah ia memperoleh pajak penjualan dan pajak kendaraan, kendaraan tersebut malah dibatasi. Jadi, seharusnya pemda membatasi penjualan kendaraan," ujar Agun.
0 Komentar:
Posting Komentar
silahkan beri pendapat tentang informasi diatas.